"Lembur Demi Kota Bersih, Petugas DLH Tasikmalaya 'Serbu' Sampah Sisa Pemudik"

 

Petugas DInas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya bekerja ekstra keras dan tanpa lelah membersihkan tumpukan sampah sisa pemudik di berbagai titik di Kota Tasikmalaya, terutama di titik keramaian, seperti HZ.Mustofa,Simpang Lima,Sepanjang Jalan RE Martadina ,SL Tobing dan titik lainnya, demi  menjaga kebersihan lingkungan selama periode Lebaran 2026. Mereka siaga siang-malam,memastikan sampah diangkut tepat waktu agar tidak menumpuk.

Hal ini disampaikan Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Kamis,26 Maret 2026,Feri Arif Maulana,memaparkan kepada awak media,disaat memantau dan mengatur sampah di Pasar Cikurubuk.

“ Kegiatan pengangkutan sampah ini dilaksanakan setiap hari tanpa mengenal libur. Dan di dukung dengan 5 unit damtruck sebagai unit tambahan dan mobil pengeruk sampah,Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan kota agar tetap nyaman dan asri. Jika kota bersih, masyarakat pun akan merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Feri.

Dalam pernyataannya,Feri juga menyoroti dedikasi luar biasa para petugas lapangan DLH. Meski sebagian besar masyarakat menikmati waktu istirahat di hari libur atau tanggal merah, para petugas tetap bekerja seperti biasa demi memastikan sampah di seluruh penjuru kota terkelola dengan baik.

“Petugas kami bekerja keras, bahkan saat warga menikmati waktu libur. Untuk itu, kami berharap masyarakat juga dapat turut berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tambahnya.

Feri juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta mengikuti jadwal pembuangan sampah. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kebersihan Kota Tasikmalaya dapat terus terjaga.

“Kami mohon kerja sama dari seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kebersihan kota ini adalah tanggung jawab bersama, dan kami tidak dapat melakukannya sendiri tanpa dukungan dari warga,” tegasnya.

Tantangan dalam Menjaga Kebersihan Kota

Salah satu tantangan yang dihadapi DLH adalah meningkatnya volume sampah di beberapa titik, terutama pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau setelah acara besar. Namun, dengan koordinasi yang baik antara petugas dan pengelola TPS, DLH terus memastikan sampah diangkut tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah lingkungan.

Keberadaan depo sampah mini di beberapa lokasi juga dinilai sangat membantu dalam mengelola sampah secara lebih efektif. Dengan adanya fasilitas ini, sampah dari masyarakat dapat dikumpulkan dan diangkut dengan lebih terorganisir.

Melalui kerja keras petugas DLH yang tak mengenal lelah dan dukungan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan, Kota Tasikmalaya diharapkan terus menjadi kota yang nyaman dan asri bagi seluruh warganya. Ini adalah bukti nyata bahwa kebersihan kota adalah cerminan dari kepedulian warganya (Ryan)

Halal BiHalal Karyawan Minuman Kekinan Nyegerin

 

Halal bihalal Idul Fitri 1447 H di perusahaan minuman kekinian berlebel Nyegerin , yang sudah genap 7 tahun berdiri, kekeluargaan diantara owner dan karyawan seperti layaknya sebuah keluarga besar.

Selasa,24 Maret 2026,Manager Lapangan (Kamal )memaparkan kepada awak media disela-sela Halal Bilahal berlangsung.

“Kami menggelar Halal Bihal untuk mempererat silaturahmi, menciptakan suasana kerja harmonis, dan meningkatkan kekompakan tim setelah libur lebaran. Acara ini juga menjadi ajang bermaaf-maafan (rekonsiliasi) untuk meningkatkan motivasi kerja, menghapus dendam, serta memperkuat kolaborasi karyawan maupun manajemen agar kinerja perusahaan kembali maksimal. ,” Katanya.

Manfaat halal bihalal bagi perusahaan minuman kekinian, Meningkatkan Solidaritas dan Kerja Sama Tim, Kegiatan ini mempertemukan karyawan dari berbagai divisi, mempererat hubungan, dan membangun suasana kerja yang kondusif, yang sangat penting bagi ritme kerja di industri kuliner yang cepat.

Selalin sebagai ajang evaluasi Momen ini bisa digunakan untuk menyamakan visi, memberikan apresiasi atas kerja keras selama Ramadhan, dan menyemangati tim untuk mencapai target penjualan selanjutnya.

Dipihal lain seorang Karyawan Nyegerin Dani mengatakan kepada awak media,Saling memaafkan menghilangkan sekat antara atasan dan bawahan, memudahkan komunikasi ke depannya,Perusahaan dapat memanfaatkan momen ini untuk mengenalkan produk baru atau memberikan hampers minuman kekinian kepada karyawan sebagai apresiasi. 

Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual (halal), tetapi juga sosial, yang meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.Ryan.

113 Ribu Kendaraan Mulai Memadati Jalur Alteri Cikaledong

 

Kepadatan arus mudik tanggal 20 Maret 2026 di jalur alteri pos Cikaledong Nagreg, kepadatan jalur ini, terjadi mulai dari pagi hari sampai lepas berbuka puasa.kondisi lalu lintas di jalur alteri masih terjadi kepadatan arus pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.

Para pemudik yang mengarah kewilayah Garut ,Tasikmalaya hingga ke wilayah Jawa Tengah.pihak Kepolisian dan pihak perhubungan melalukan one way sepenggal dilakukan pada pukul 10 WIB pagi dan 12.00 sampai sore hari pukul 15 .00 WIB.dan sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang sekitar 3 Km.

Sehingga One Way sepenggal diberlakukan dan hal ini sangat efektif , namun terjadi lagi kemacetan fatal selepas magrib. Hal ini terjadi disebabkan arus pemudik semakin meningkat.

Tercatat dari dinas perhubungan sekitar 113 ribu kendaraan yang masuk daerah nagreg.dan hal ini akan terus terjadi hingga dini hari, karena banyak para pemudik dari wilayah Bandung maupun dari wilayah sekitarnya misalnya dari Jakarta,Bekasi ,Tanggerang yang masih melakukan perjalanan mudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Pihak petugas menghimbau kepada para pemudik yang melintasi jalur nagreg, harus berhati-hati dikarenakan rawan kecelakaan, dijalur turunan Nagreg,kelokan dan tanjakan yang harus diwaspadai oleh para pemudik.

Mengingat didaerah Bandung Raya ini, sejak kemarin malam hingga berita ini diturnkan terjadi turun hujan.hal ini perlu diwaspadai oleh para pemudik khusunya kendaraan roda 2 yang membawa anak kecil dan bawaan yang banyak,mengingat daerah jalan Nagreg yang kondisinya licin. untuk para pemudik yang kelelahan disarankan untuk beristirahat, guna memulihkan stamina badannya kembali normal.(Ryan)

"Bela-belain Keliling 9 KM, Warga Pageurageung Kesulitan Cari Gas 3 KG"

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, sebagian warga masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluhkan kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Selain sulit didapat, harga gas subsidi tersebut juga mengalami kenaikan signifikan di tingkat pengecer.
‎
‎Salah satu warga Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Edi Sujatmiko, mengungkapkan, bahwa kondisi langka dan naiknya harga LPG ini sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir. LPG 3 kg kini dijual dengan harga antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga sebelumnya yang berkisar Rp20.000.

‎
‎“Sudah semingguan ini LPG 3 kg sulit didapat. Kalaupun ada, harganya selangit,” kata Edi Sujatmiko kepada kru media, meskipun harga meningkat, masyarakat tetap membeli karena kebutuhan yang mendesak.
‎
‎“Kata pengecernya barangnya tidak ada, jika ada harga dari sananya juga naik,” ujarnya.
‎
‎Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG, seperti pedagang makanan keliling. Edi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga tersebut.
‎
‎“Kalau warga pinggiran hutan mungkin masih bisa pakai kayu bakar, tapi bagi pedagang kecil tentu kesulitan. Semoga segera ada solusi,” tambahnya.

Tenda Perjuangan di depan kantor Walikota Tasikmalaya

 

*Pers Rilis Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Tasikmalaya*

Terkait Tenda Perjuangan di depan kantor Walikota Tasikmalaya, Malam ini di ujung Ramadhan 1447 H, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, jika Aksi Statsioner Menginap di Tenda Perjuangan hampir 3 Minggu ini, mengganggu kenyamanan masyarakat. Aksi ini kami lakukan sebagai wujud akumulasi kekecewaan kepada sikap Walikota Tasikmalaya yang tidak pernah hadir ketika diundang berdiskusi dalam forum terhormat : Audiensi/Rapat Dengar Pendapat, baik di DPRD, maupun di Kantor Walikota. Bahkan satu kesempatan, kita melaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Audiensi di Kantor Walikota, tepatnya di Ruangan Rapat Sekretaris Daerah, yang dihadiri oleh para pihak terkait, bahkan dihadiri juga oleh perwakilan dari Polresta Tasikmalaya (Kasat Intel dan Kasat Reskrim), Walikota tetap Tdk hadir dan hanya mendelegasikan Sekretaris Daerah untuk memimpin Rapat Dengar Pendapat tsb ;

2. Bahwa selama hampir 3 Minggu , kami melaksanakan aksi stasioner menginap di tenda depan kantor walikota, tetap tidak ada respon sedikitpun dari Walikota, bahkan sekedar berkunjung mendatangi ke tenda menyerap aspirasi pun tidak pernah ada. Entah apakah karena Walikota merasa ia tdk punya kapasitas intelektual membangun ruang diskusi dengan rakyatnya untuk problem solving, atau malah Walikota merasa dirinya terlalu cerdas sehingga merasa tidak perlu membangun komunikasi dengan rakyatnya ;

3. Bahwa oleh karenanya, kami sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa :

a. Walikota Tasikmalaya punya mata tapi membutakan penglihatannya ;

b. Walikota Tasikmalaya punya telinga tapi menulikan pendengarannya ;

c. Walikota Tasikmalaya punya hati tapi minim empati pada rakyatnya.

4. Atas arahan dan saran dari beberapa ulama, tokoh masyarakat, terutama Kang Yanto Oce, Kapolresta, AKBP Andi Purwanto, S.IK., MP dan juga upaya persuasif dari Kasatpol PP, demi menghargai suasana akhir Ramadhan 1447 H, menjelang Idul Fitri, kami mencabut Tenda Perjuangan ;

5. Bahwa pencabutan Tenda Perjuangan tersebut, hanya sementara dan akan dilanjutkan dengan aksi serta gerakan yang lebih progresif setelah masa cuti liburan Idul Fitri 1447 H berakhir (masuk kerja lagi). Memastikan tegaknya hukum dan keadilan pada peristiwa dugaan penyerobotan Lahan Negara oleh Pembangunan Lapangan Olahraga Padel For You Padel, Jl. Ir. H. Juanda yang mana hal tersebut ditegaskan juga oleh DPRD Kota Tasikmalaya melalui Rekomendasi DPRD No. 400.14.6/155/DPRD yang salah satunya memerintahkan Walikota Tasikmalaya untuk melakukan Evaluasi atas Terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung pada Pembangunan Lapangan Olahraga Padel For You Padel ;

6. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya agar kami dikuatkan dalam seluruh proses perjuangan yang tidak mudah ini.

Tasikmalaya, 15 Maret 2026

Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan :

1. H. Iwan Restiawan (LSM Peradaban Demokrasi Indonesia/PADI)

2. H. Agus Ridwan (Ormas Gibas Resort Kota Tasikmalaya)

3. Yanuar M. Rifqi (Padepokan PADI)

4. KH. Habibudin (Eksponen 96)

5. Mamat Rahmat (LSM SIPATUTAT)

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM (TEGAKKAN KEADILAN MESKI LANGIT AKAN RUNTUH)

 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Menteri Perhubungan Terbang ke Garut memastikan kelancaran arus mudik Lebaran

 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sabtu,14 Maret 2026 menyambut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Lanud Suryadarma Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Pangkalan TNI AU, Kalijati Barat, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Jawa Barat.

Dengan menumpang Helikopter KDM bersama Menhub  serta rombongan terbang ke Kabupaten Garut , kunjungan kerja (kunker) Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi ke Garut pada Maret 2026 untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran. Mereka meninjau kesiapan jalur, serta memberikan kompensasi kepada 483 kusir delman/becak agar libur beroperasi di jalan utama, guna mengurangi kemacetan.

Mereka Memastikan jalur nasional dan provinsi di Garut siap dilalui, termasuk perbaikan jalur alternatif.

KDMpun sempat menanyakan kepada Kusir Delma atas Kompensasi Kendaraan Tradisional yang mereka terima,KDM memberikan kompensasi sebesar Rp200 ribu per hari kepada 477 delman dan 6 becak yang beroperasi di jalur utama agar meliburkan diri, bertujuan mengurai titik kemacetan.

Dedi memaparkan ada sekitar lima ribu  sopir angkutan umum di Jawa Barat yang mendapatkan kompensasi dari Pemprov Jabar karena berhenti narik selama 7 hari di waktu arus mudik. Jangkauannya sekarang lebih banyak. Kalau dulu Kota Bandung tidak masuk, Padalarang, Puncak, Bandung Barat, sekarang ditambah," ujar Dedi.

Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan, para sopir mendapatkan kompensasi sebesar Rp 1,4 juta, sebagai biaya ganti rugi mereka tidak bekerja selama 7 hari.

"Diterima bertahap, ada yang di awal, ada yang setelah Hari Raya," pungkas KDM.

Penyerahan secara simbolis kompensasi bagi sopir delman, becak hingga angkutan kota di Garut, dilaksanakan di Mako Polres Garut, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karangpawitan, pada Sabtu, (14/3/2026) siang.

Dilain pihak  Menhub Dudy Purwagandhi mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya memperlancar lalu lintas sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pengemudi transportasi tradisional.

Sementara Menhub Dudy menuturkan, Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang berbahagia menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemberian kompensasi ini sebagai bentuk upaya memperlancar mudik.

"Selain untuk memperlancar saudara kita yang akan melakukan mudik, juga memberi nilai tambah buat saudara kita yang tadi berusaha delman, becak," katanya.

Lanjut Dudy "Di daerah lain juga ada (pemberian kompensasi). Kita juga sudah menyampaikan imbauan ke Pemerintah Daerah yang daerahnya banyak dilalui angkutan lebaran. Namun, kembali kami menyampaikan itu tergantung pada persiapan masing-masing," pungkas

Kunjungan berpusat di Mapolres Garut, berkoordinasi dengan Pemkab Garut mengenai infrastruktur dan pos terpadu. Sebelumnya, KDM juga sempat membahas potensi pariwisata dan penataan kawasan di Garut.(Ryan)

Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya Soroti Dugaan Ketidaksinkronan Data PTSL dan BPHTB di Kota Tasikmalaya

 

Riswara Nugroho Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya menyoroti adanya dugaan persoalan dalam pengelolaan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kota Tasikmalaya, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Riswara Nugroho memaparkan saat di konfirmasi awak media, bahwa Berdasarkan hasil pengamatan serta informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat sejumlah objek tanah yang telah diterbitkan sertifikat melalui program PTSL namun belum terintegrasi secara jelas dengan data objek pajak daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait sinkronisasi data antara instansi pertanahan dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).,” Katanya.

Lanjutnya,saya menilai bahwa ketidaksinkronan data tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi pertanahan sekaligus membuka peluang hilangnya potensi penerimaan daerah dari sektor BPHTB.

Program PTSL sejatinya merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Namun dalam implementasinya, program tersebut harus tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan bahwa setiap penerbitan sertifikat tanah telah melalui proses verifikasi yang jelas serta memenuhi kewajiban administrasi perpajakan daerah.

saya juga menyoroti adanya informasi mengenai permintaan data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ATR/BPN terkait data PTSL, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon yang memadai. Kondisi ini dinilai dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam memastikan tertib administrasi serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah.

Jika benar terjadi pengabaian terhadap permintaan data tersebut, maka hal ini berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Selain itu, sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kantor Pertanahan juga berkewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

saya menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan data pertanahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat sektor pertanahan memiliki dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum masyarakat, serta potensi penerimaan daerah.

Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya mendesak Kantor ATR/BPN Kota Tasikmalaya untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait mekanisme penerbitan sertifikat dalam program PTSL, termasuk keterkaitannya dengan kewajiban BPHTB serta integrasi data dengan pemerintah daerah. Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya juga akan menyampaikan aspirasi melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum guna mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan program PTSL di Kota Tasikmalaya.

saya menegaskan bahwa langkah ini dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, menjunjung tinggi transparansi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.” Pungkasnya.

Panyingkiran BERKEMAS Di Bulan Suci Ramadhan

 

Santunan bagi anak yatim dan kaum jompo di bulan Ramadhan 1447 H menjadi tradisi penting untuk berbagi kebahagiaan dan meringankan beban melalui paket sembako, uang tunai, dan pengajian bersama Kelurahan Panyiningkiran Kota Tasikmalaya.

Penyaluran Kelurahan Panyingkiran BERKEMAS ( Bersedekah Kepada Masyarakat ) dilaksanakan  hari Rabu Tgl. 11 Maret 2026 Pkl. 09.30 Wib di GOR Kelurahan Panyingkiran , sebanyak 11 Anak Yatim ,8 Kaum Jompo menerima perhatian dari Kelurahan Panyingkiran,berupa uang dan paket Sembako,dirangkaikan dengan penyaluran insentif RT RW bulan Februari dan Program Ngabar ( Ngaji Bareng ) Warga.

Ditengah acara berlangsung Maman Permana SE.,M.Si, selaku Lurah memaparkan kepada awak media.

“ Dan kebetulan agenda ini bertepatan di bulan Ramadhan, kami Menghidupkan semangat berbagi di bulan suci Ramadhan 1447 H, menyelenggarakan kegiatan sosial berupa santunan kepada  anak yatim dan kaum jompo (lansia) di kawasan Kelurahan Payingkiran, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan di tengah bulan penuh berkah ini.” Ungkapnya.

Beberapa orang pendamping Anak Yatim maupun Kaum Jompo , berhasil dimintai pendapatnya tentang pembagian sembako dan uang tunai, mereka sependapat bahwa, bantuan ini sangat membantu ,apalagi disela-sela Bulan Ramadhan menuju Hari Raya Idul Fitri.

Acara  berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan ,

Kami ingin memastikan adik-adik yatim dan para lansia di sini merasakan kebahagiaan yang sama di bulan Ramadan, bahwa mereka tidak sendirian,]" ujar Maman,pihak penyelenggara berharap, santunan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga memotivasi masyarakat luas untuk terus berbagi. "Ramadan adalah momen tepat untuk melipatgandakan amal kebaikan," tambahnya. 

"Intensifikasi Pengawasan, BPOM Sisir Pusat Takjil dari Bahan Berbahaya"

 

Kegiatan pengawasan hari ini dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan  Kota Tasikmalaya. Untuk sampel takjil di Perum Bumi Indah yang diambil berjumlah 15 sampel yangg diambil dari 11 pedagang. Pengujian menggunakan metode rapid test kit dan seluruh sampel hasilnya negatif secara rapid test.

Selain itu, dilakukan sosialisasi juga kepada pedagang dengan pemberian leaflet tentang 5 kunci keamanan pangan dan ciri² pangan mengandung bahan berbahaya

Senin ,9 Marer 2026 BPOM Tasikmalaya, kini mengawasi dan menguji makanan jajanan takjil di jalan Perum Bumi Resik Indah, Sukamanah Cipedes.

Hasil dari pengawasan dan uji makanan diwilayah Perum Bumi Resik,Bedasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh BPOM pada tahun 2026, masih ditemukan pangan takjil yang mengandung bahan berbahaya.dijelaskan oleh Kepala Balai POM Tasikmalaya Iltizam Nasrullah,S,Si.,Apt.,M.Si kepada waka media saat pengawasan berlangsung.saat ditanyakan ,makanan apa saja yang mengandung zat yang dilarang serta tindakan BPOM terhadap para Pedagang yang menggunakan zat campuran kepada makanan yang dilarang.

“ Pedagang yang berjualan di area penjualan takjil akan dilakukan sampling produk apabila terdapat makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sampel tersebut kemudian diuji menggunakan rapid test untuk memastikan keamanan pangan yang dijual kepada masyarakat.” Katanya

Lanjut dia, Tindaklanjutnya berupa pembinaan terhadap pedagang agar tidak lagi menjual makanan yg mengandung bahan berbahaya tersebut. Pedagang diarahkan untuk  mengganti produk atau bahan yang digunakan dengan merk lain yang lebih aman. Selain itu, produk makanan yg mengandung bahan berbahaya tersebut dilakukan penelusuran sumber pembelian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” Tegas Iltizam.

Badan POM Tasikmalaya, kali ini untuk Intensifikasi pangan di lotte

 Dimulai Pukul 10.30 WIB sampa 11.00 WIB,sedangkan untuk pengawasan takjil dilakukan di jalan Perum Bumi Resik Indah ,Sukamanah,Cipedes, dilakukan Pukul 16.30 WIB. Pengawasan takjil ini tidak hanya dilakukan di Tasik Kota saja melainkan di beberapa daerah, pengawasan wilayah ciamis, kab tasik, Kota Tasik, Pangandaran dan Banjar.

Iltizam Nasrullah menambahkan,

“ Pengawasan takjil difokuskan pada area yang menjual makanan takjil di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang meliputi kota tasikmalaya, kab tasikmalaya, kab ciamis, kota banjar dan kab pangandaran. Sampai saat ini, kegiatan pengawasan takjil telah dilaksanakan di kab ciamis dan kab tasikmalaya, Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di tahun 2026, 90% Memenuhi Syarat (MS), 10% Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Produk yang dinyatakan TMS ditemukan pada pangan mutiara yang mengandung pewarna Rhodamin B. ,” Pungkasnya (Ryan)

 

"Transparansi Seleksi Jabatan: Jalan Terjal Menuju Birokrasi Berbasis Meritokrasi" | "Tantangan Implementasi Manajemen Talenta

 

Kepala Dinas memiliki wewenang mengusulkan bawahan berprestasi, namun keputusan promosi tetap melalui mekanisme Tim Penilai Kinerja (dahulu Baperjakat) berdasarkan merit sistem dan regulasi (PP 11/2017). Kepala Dinas berperan mengusulkan, sementara Baperjakat memproses dan menentukan untuk menjamin objektivitas. Disinilah kestabilan ,kebijakan,memandang bukan suka apa tidak suka Baperjakat di uji.

Usulan Berbasis Kinerja: 

Kepala Dinas berhak menilai dan mengusulkan bawahan yang memiliki kompetensi dan kinerja unggul untuk dipromosikan.

Prosedur Resmi:

Usulan dari Kepala Dinas disampaikan kepada Baperjakat, yang kemudian akan memproses dan menentukan, bukan langsung diputuskan oleh Kepala Dinas.

Sistem Merit: 

Proses promosi mengacu pada peraturan yang berlaku (PP No. 11 Tahun 2017) untuk memastikan penempatan pejabat yang berkompeten. 

Poin Penting:

Kepala Dinas berperan dalam memberikan rekomendasi awal.Baperjakat bertugas memproses dan menentukan berdasarkan hasil kajian.Promosi harus melalui tahapan seleksi (administrasi, rekam jejak, kompetensi). 

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia belum berjalan maksimal, terutama karena intervensi politik (spoils system), lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan anggaran di daerah. Meskipun reKrutmen sudah transparan, kendala utama terletak pada pengembangan karier, manajemen kinerja, dan masih maraknya nepotisme/jual beli jabatan. 

Berikut adalah poin-poin utama mengapa sistem merit belum maksimal:

Intervensi Politik: 

Kuatnya pengaruh kepentingan politik dan subjektivitas dalam pengangkatan dan promosi jabatan masih terjadi, terutama di tingkat daerah.

Lemahnya Manajemen Karier:

 Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.

Kendala Infrastruktur dan SDM:

 Minimnya sarana, anggaran, dan pemahaman terkait pengembangan talenta dalam sistem merit.

Kurangnya Pengawasan: 

Proses pengawasan yang kurang optimal menghambat terciptanya profesionalisme ASN yang objektif.

Penerapan sistem merit belum maksimal di Indonesia karena dominasi politisasi birokrasi (spoils system), di mana jabatan sering diberikan berdasarkan kedekatan/nepotisme, bukan kompetensi. Hambatan utama lainnya adalah lemahnya komitmen kepala daerah, keterbatasan sarana, serta kurangnya regulasi teknis di tingkat lokal. Ini mengakibatkan manajemen kinerja dan pengembangan karier ASN menjadi tidak optimal. 

Berikut adalah rincian kendala utama sistem merit yang belum berjalan maksimal:

Intervensi Politik: 

Pejabat politik kerap melakukan mutasi atau pengangkatan ASN untuk kepentingan kelompok, merusak prinsip objektifitas.

Lemahnya Komitmen Pimpinan: 

Kurangnya dukungan dari kepala daerah dan pemangku kebijakan untuk konsisten menerapkan sistem berbasis kinerja.

Keterbatasan Regulasi Lokal:

 Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Perwali yang mendetailkan implementasi teknis sistem merit di daerah.

Budaya Organisasi: 

Masih kentalnya budaya kerja lama yang mengutamakan senioritas atau kedekatan personal dibanding prestasi.

Keterbatasan Sarana dan SDM: 

Terbatasnya sarana pelatihan mandiri dan kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam mengelola sistem manajemen ASN.

Data Belum Terintegrasi: 

Masalah pada sistem informasi dan aplikasi, yang menyebabkan pengisian data kepegawaian tidak efektif. 

Akibatnya, pengembangan karier dan penempatan pegawai seringkali tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan (mis-match), terutama pada instansi teknis. 

Pemimpin Berintegritas & Inovatif | Berani Berpikir Out of the box, dan Bekerja Tulus untuk Rakyat.

 

Memastikan kemajuan tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten/kota, tetapi menjangkau desa-desa tertinggal melalui infrastruktur yang memadai.

Pemerintahan daerah yang maju dicirikan oleh pemimpin berintegritas, inovatif, dan berwawasan luas (strong leadership) yang memanfaatkan otonomi untuk memaksimalkan potensi lokal.

Di Kota Tasikmalaya,banyak sekali potensi yang menyerap PAD, contohnya Destinasi wisata yang belum digali secara optimal guna menghasilkan dan menciptakan lapangan kerja.Kebudayaan yang dibawah naungan sanggar atau Penggiat Kebudayaan berpotensi menjadi pendapatan.

Fokus utamanya adalah pelayanan publik efisien, tata kelola digital (update), serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Berikut adalah narasi mendalam mengenai pemerintahan daerah yang maju:

1. Pemimpin yang Visioner dan Berintegritas: Kepala daerah tidak hanya menjadi administrator, melainkan dirigen pembangunan yang memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan pemerintahan bersih dari KKN dan berorientasi pada rakyat.
2. Tata Kelola Digital dan Inovatif: Pemerintahan daerah yang maju telah meninggalkan cara-cara lama dengan menerapkan e-government untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan.
3. Otonomi Berbasis Potensi Lokal: Menggunakan kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan keunggulan daerah—baik pariwisata, agrobisnis, maupun industri—secara efektif dan efisien.
4. Pemerataan Pembangunan: Memastikan kemajuan tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten/kota, tetapi menjangkau desa-desa tertinggal melalui infrastruktur yang memadai.
5. Kolaborasi Stakeholder: Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta dan komunitas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan ini, pemerintahan daerah bertransformasi dari sekadar pelaksana kebijakan pusat menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia yang berdaya saing.

Kepala daerah yang memiliki strong leadership, kreatif, berani berpikir out of the box, dan bekerja tulus untuk rakyat.

pemerintahan daerah yang maju berfokus pada transformasi berbasis inovasi, tata kelola berintegritas (bebas KKN), dan pelayanan publik prima yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.  ini menekankan pemimpin visioner, pemanfaatan teknologi, daya saing ekonomi, serta infrastruktur yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan. 

Berikut adalah poin-poin utama dalam narasi pemerintahan daerah yang maju:

Pemimpin Berintegritas & Inovatif: Kepala daerah yang memiliki strong leadership, kreatif, berani berpikir out of the box, dan bekerja tulus untuk rakyat.

Pelayanan Publik Prima: Transformasi layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi yang responsif.

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Peningkatan kualitas jalan, pasar tradisional, serta infrastruktur dasar (air bersih, listrik) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tata Kelola Berbasis Digital (Smart City): Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Daya Saing dan Kemandirian: Memacu potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan memperkuat perekonomian daerah. 

Narasi ini bertujuan untuk menciptakan daerah yang aman, makmur, dan berdaya saing tinggi.

 

Analisis Potensi Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Menganggur ( Idle Asset) Untuk Optimalisasi Nilai Ekonomi

 

Pengelolaan aset daerah yang lebih baik, atau Barang Milik Daerah (BMD), diwujudkan melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan yang transparan, akuntabel, serta efisien.pemanfaatan optimal,seperti sewa,kerjasama,atau pinjam pakai dan ini dapat meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik,menghindari aset terbengkalai serta mendukung perolehan opini WTP.Senin,2 Maret 2026, diruangkerjanya Kabid Aset Galuh Wijaya,memaparkan,kaitan langkah yang diambil jika ada aset idle ( tidak terpakai). Dia mengatakan, Ketika terdapat aset idle maka BPKAD melalui bidang aset melakukan langkah,indentifikasi dan inventarisasi ( memastikan status hukum,mengecek kondisi dan memverifikasi data dalam pencatatan,menganalisa penyebab idle.

Kantor BPKAD

Galuhpun menegaskan Evaluasi potensi sekaligus mendorong Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang untuk melakukan pemanfaatan seperti sewa dan lain sebagainya guna optimalisasi aset,” Katanya.

 

Saat ditanya awak media penanganan aset yang hilang atau rusak berat?, dia menjelaskan

“ Jika memang ditemukan aset yang hilang maka langkah yg diambil oleh bidang aset :

1. Pengecekan dan pencocokan dengan Kartu Identitas Barang;

2. Mengklarifikasi kronologi dengan Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;

3. Berkoordinasi dengan inspektorat untuk tindak lanjut seperti TGR termasuk didalamnya menentukan nilai buku atau nilai ekonomis barang karena bidang aset merupakan bagian dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

4. Proses penghapusan,” Paparnya.

Sambung Galuh,Sedangkan untuk BMD yang rusak berat akan dilakukan analisa untuk kemudian dilaksanakan penghapusan sesuai mekanisme, ada yg di lelang atau di musnahkan.

Awak mediapun  menyinggung  sering terjadinya temuan BPK terkait aset daerah ,dirinya memaparkan, Aset sering menjadi temuan BPK hampir di semua Daerah. Hal ini dikarenakan Aset memiliki nilai yang besar pada neraca, menjadi indikator kualitas tata kelola, serta berhubungan langsung dengan kerugian daerah. Selain itu terkadang atensi kepala OPD selaku Pengguna Barang terhadap pengelolaan aset tidak sebesar pengelolaan keuangan (sedikit abai). Oleh karena itu bidang aset terus berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh OPD bahwa pengelolaan aset juga merupakan hal yg penting. Jika pertanggungajawaban keuangan biasanya hanya sampai dengan tahun berjalan selesai, namun pertanggung jawaban barang tidak berbatas waktu (selama barang tercatat selama itu pula harus dipertanggung jawabkan)

Fokus Utama Pengelolaan Bidang  Aset  Kota Tasikmalaya di tahun 2026,Galuh menjelaskan,fokus utama saat ini , memperbaiki penatausahaan aset, mendorong OPD untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan aset Idle serta mengakselerasi upaya pengamanan aset (pensertifikatan),Namun optimalisasi aset juga tidak mudah, karena tidak sedikit aset khususnya tanah yang berlokasi di wilayah yg kurang strategis sehingga nilai komersilnya pun rendah dan jarang diminati oleh investor.

Status sertifikasi aset tanah milik Pemda saat ini,Galuhpun menerangkan.bahwa proses penerbitan sertifikasi tanah pemda harus dilakukan karena diamanatkan oleh ketentuan per-uu, dan progresnya harus terlaporkan kepada pihak KPK RI, sehubungan hal tersebut pemerintah kota tasikmalaya melakukan proses penerbitan sertifikat secara rutin tiap tahun terhadap tanah-tanah yang berpotensi tidak ada sengketa batas dan kepemilikan dengan pihak lain.(Ryan)

Pendistribusian Paket Peduli Ramadhan Kerjasama BAZNAS dengan PT. Mayasari Bakti Utama

Kerjasama antara BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan PT. Mayasari Bakti Utama,mendistribuskan paket pedulu Ramadhan untuk jompo sebanyak 175 orang per Kelurahan, kegiatan ini dilakukan tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2026.

Kepala Baznas Kota Tasikmalaya, H.Nasihin,S.IP, berhasil diminta keterangannya oleh awak media saat kegiatan berlangsung di Kelurahan Urug Kota Tasikmalaya.

“ Paket Peduli Ramadhan bertujuan menyebarkan kehangatan dan kebahagiaan  kepada lansia melalui donasi sembako,uang tunai, dan perhatian tulus, kegiatan ini menekannkan bahwa masa tua membutuhkan kasih saying, menjadikan Ramadhan lebih bermakna dengan berbagi senyum dan mengurangi beban hidup mereka,” Katanya.

Guna memaksimlakna kehadiran para kaum jompo yang akan diberikan peduli kasih ini ,Kepala Baznas Kota Tasikmalaya ,Nasihin  mengintruksikan para UPZ Kelurahan agar dapat menghadirkan para calon penerima agar pemberikan bantuan ini lebih optimal dan diterima dengan baik.

Nasihinpun menjelaskan untuk pendistribusian ini cepat dibagikan,dirinya membagi 3 tim pendistribusian paket peduli Ramadhan,adapun team dan jadwal pembagian serta tempat.

Hari Pertama : Senin 02 Maret 2026, Ketua Tim H.Nasihin,S.IP Kecamatan Tamansari

 Hari Kedua : Selasa, 03 Maret 2026,Ketua Tim H.Nasihin,S.IP Kecamatan Cibeureum

Hari Ketiga : Rabu, 03 Maret 2026,Ketua Tim H.Nasihin,S.IP Kecamatan Bungursari

Untuk Tim lainnya ,Tim 2 dan Tim 3 ,masing-masing sama mendapatkan tanggung jawab 3 hari kegiatan pendistribusian paket ini dilokasi yang berbeda.

Tim 2 :

Hari Pertama : Senin 02 Maret 2026, Ketua Tim Dr. H. AHMAD ZAKI M, M.Pd., M.Si. Kecamatan Kawalu

Hari Kedua : Selasa 03 Maret 2026, Ketua Tim H. IRVAN HILMI, Lc., M.Ag. Kecamatan Tawang

Hari Ketiga : Rabu 04 Maret 2026, Ketua Tim Dr. MOHAMAD HAMIM, MA. Kecamatan Cipedes dan Cihideung

Tim 3

Hari Pertama : Senin 02 Maret 2026, Ketua Tim H. IRVAN HILMI, Lc., M.Ag. Kecamatan Mangkubumi

Hari Kedua: Selasa 03 Maret 2026, Ketua Tim Dr. MOHAMAD HAMIM, MA . Kecamatan Purbaratu

Hari Ketiga: Rabu 04 Maret 2026, Ketua Tim Dr. H. AHMAD ZAKI M, M.Pd., M.Si. . Kecamatan Indihiang-Cipedes